KEBIJAKAN FISKAL: PENGERTIAN, TUJUAN, TEORI, DAN MACAM-MACAM KEBIJAKAN FISKAL

PENGERTIAN KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal merupakan merupakan nama lain dari kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran merupakan sebuah kebijakan atau aturan yang diambil pemerintah dalam hal penerimaan dan pengeluaran negara untuk memperbaiki kondisi terutama kondisi ekonomi. Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah dengan mendesain anggaran negara (APBN) dan mengubah angka-angka agar diperoleh keadaan seperti yang ada pada tujuan penyusunan APBN.

{|CATATAN| Baca pembahasan mengenai APBN dan APBD dalam artikel berikut: Teori APBN dan APBD}

Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter. Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terletak pada pola instrumen kebijakannya. Dalam kebijakan moneter pemerintah mengatur jumlah uang yang beredar. Sedangkan pada kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluaran.

TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL

Tujuan kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut:

1.      Mengendalikan harga-harga dan untuk mengatasi masalah inflasi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal (anggaran). Kebijakan ini digunakan untuk menstabilkan harga-harga secara umum yang naik saat inflasi.

2.      Kebijakan fiskal digunakan agar keadaan ekonomi membaik. Dengan keadaan ekonomi yang baik diharapkan sektor usaha mengalami kemajuan dan kesempatan kerja akan meningkat.

3.      Memperbaiki perekonomian secara umum, merupakan tujuan yang vital dari kebijakan fiskal. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

MACAM-MACAM KEBIJAKAN FISKAL

1.      Kebijakan Anggaran Surplus

Kebijakan anggaran surplus merupakan kebijakan dimana pemerintah tidak menggunakan seluruh pendapatan untuk pengeluaran sehingga akan menambah tabungan pemerintah. Kebijakan ini dapat berfungsi untuk mengatasi inflasi. Dengan adanya inflasi, harga menjadi naik karena uang lebih banyak dibandingkan dengan barang, sedangkan kebijakan surplus menekankan pengeluaran pemerintah yang pada gilirannya juga mengurangi permintaan barang dan jasa secara agregat (total). Hal inilah yang dapat menyebabkan inflasi turun.

2.      Kebijakan Anggaran Defisit

Kebijakan anggaran difisit merupakan kebalikan dari kebijakan anggaran surplus. Kebijakan ini didasarkan atas pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan. Kekurangan akan pendapatan ini biasanya akan diatasi dengan sebuah pinjaman, baik itu pinjaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Kebijakan anggaran defisit ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur anggaran defisit ada empat cara. Yaitu dapat dihitung dengan:

a.       Defisit konvensional, yaitu perhitungan defisit berdasarkan selisih belanja total dan pendapatan total, termasuk hibah.

b.      Defisit moneter, yaitu selisih belanja total pemerintah diluar pembayaran pokok atau utang dengan pendapatan total di luar penerimaan utang.

c.       Defisit operasional, yaitu perhitungan anggaran defisit yang diukur dalam nilai riil dan bukan dalam nilai nominal.

d.      Defisit primer, yaitu selisih belanja diluar pembayaran pokok dan bunga utang dengan pendapatan total.

3.      Kebijakan Anggaran Berimbang

Kebijakan berimbang adalah bentuk anggaran dimana realisasi pendapatan negara sama dengan besarnya jumlah realisasi pengeluaran atau belanja negara. Melalui kebijakan ini pemerintah menyesuaikan pengeluaran dan belanjanya. Hal ini disesuaikan dengan penerimaan yang dimiliki negara sehingga antara penerima dan pengeluaran sama dan berimbang.

Kebijakan anggaran berimbang memiliki kekuarangan. Kekurangannya adalah ketika deflasi, dimana uang yang beredar lebih sediki dari kebutuhan masyarakat, harga, produksi, dan investasi turun sehingga kegiatan ekonomi turun. Anggaran belanja yang turun menyebabkan kegiatan ekonomi juga turun sehigga pertumbuhan ekonomi terhambat.

TEORI KEBIJAKAN FISKAL

1.      Teori Pembiayaan Fungsional

Teori ini dikemukakan oleh AP Lerner. Meurutnya anggaran itu berupa pembiayaan yang dilakukan pemerintah dan tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional serta bertujuan pada perluasan kesempatan kerja. Dalam teori ini pajak tidak perlu ditarik saat tingkat pengangguran tinggi karena dapat mengurangi peluang terciptanya lepangan kerja baru. Adapun inflasi akan diatasi dengan pinjaman pemerintah.

2.      Teori Pengelolaan Anggaran

Dalam teori pengelolaan anggaran, disebutkan bahwa penerimaan dari pajak atau pinjaman serta pengeluaran negara merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka mewujudkan perekonomian yang mantap dan stabil. Menurut Alvin Hasen yang mengemukakan teori ini, saat deflasi dimana harga-harga menjadi murah karena orang tidak memiliki daya beli. Hal ini menyebabkan perekonomian menjadi lesu.

Pada saat deflasi negara sebiknya menggunakan kebijakan anggaran defisit. Pemerintah meminjam dana kepada pihak asing atau swasta sehingga uang yang beredar di dalam negeri bertambah karena adanya pinjaman terseut. Akibatnya pemerintah dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa sehingga akan meningkatkan kondisi perekonomian.

Ketika terjadi inflasi dimana harga-harga naik, pemerintah dapat menggunakan kebijakan anggaran surplus. Dengan kebijkan anggaran surplus pemerintah akan berusaha menghemat pengeluarannya dan mengusahakan adanya tabungan pemerintah. Kebijakan ini akan mempengarui dan mengurangi permintaan barang dan jasa oleh pemerintah, dan adanya tabungan pemerintah akan menambah tabungan secara total (agregat).

Berkurangnya permintaan dan bertambahnya tabungan dapat menekan laju inflasi. Karena salah satu kebijakan untuk mengatasi inflasi adalah meningkatkan tabungan melalui peningkatan suku bunga. Hal ini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Inflasi adalah ketika uang yang beredar melebihi barang yang ada. Walaupun harga terus naik, masyarakat akan terus membeli karena mereka memiliki uang, termasuk juga pemerintah. Dengan pengeluaran konsumsi dan permintaan pemerintah, barang yang ada hanya sedikit bertambah dan harga tidak terlalu cepat mengalami kenaikan.

3.      Teori Stabil Otomatis

Kebijakan anggaran harus mengatur pengeluaran pemerintah. Hal ini dilihat dari perbandingan antara hasil dan biaya yang dikeluarkan untuk suatu proyek pembangunan yang akan dibiayai dengan APBN. Dengan demikian keseimbangan anggaran dapat terjadi dengan sendirinya.

HUBUNGAN KEBIJAKAN FISKAL DENGAN PEMBANGUNAN

Kebijakan fiskal sangat berhubungan erat dengan pembangunan. Kebijakan fiskal yang dijalankan dengan baik dan sesuai dengan perekonomian dakan meningkatkan proses pembangunan. Berikut ini merupakan usaha-usaha yang dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal agar pembangunan dapat bekembang pesat.

1.      Menjalankan kebijakan fiskal dengan menjaga pengeluaran dan penerimaan negara sehingga tetap seimbang serta menghindari pengeluaran berlebih. Hal ini dapat dilakukan dengan.

a.       Pembelanjaan satu sektor oleh pemerintah

b.      Merangsang kegiatan fiskal terhadap pengusaha tertentu, seperti pemberian modal

2.      Memacu pembentukan modal yang dibutuhkan pembangunan.

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN DAERAH DALAM KEBIJAKAN FISKAL

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kebijakan fiskal didasari empat prinsip, yaitu sebagai berikut:

1.      Tugas pemerintah pusat di daerah dibiayai APBN.

2.      Tugas pemerintah daerah dibiayai APBD.

3.      Tugas pemerintah pusat atau daerah dalam rangka bantuan pembangunan dibiayai pihak yang menugaskan. Dalam hal ini dapat dibiayai APBN maupun APBD.

4.      Apabila daerah belum mampu mencukupi biaya daerah, pemerintah memberikan dana bantuan.