6 Macam Sistem Ekonomi

Diposkan oleh Ilmu Ekonomi ID Posting Komentar

6 Macam Sistem Ekonomi

Sistem Ekonomi adalah sebuah mekanisme ekonomi yang terdiri dari beberapa lembaga dan/atau pranata (ekonomi, sosial, politik, dan ide-ide) yang membentuk suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam rangka memecahkan masalah-masalah perekonomian guna tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda, tergantung dengan kebutuhan dan kepercayaan negara tersebut terhadap suatu sistem ekonomi. Sistem ekonomi tertentu mungkin saja akan cocok diterapkan disuatu negara tetapi mungkin tidak akan cocok dengan negara lainnya.

Beberapa hal yang menjadikan sistem ekonomi suatu negara berbeda-beda biasanya disebabkan karena ada atau tidaknya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, sistem pemerintahan yang dianut, kepemilikan negara terhadap faktor produksi, dan sumber daya yang ada dalam suatu negara, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

1. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem Ekonomi Tradisional adalah suatu sistem ekonomi dimana kehidupan organisasi ekonomi dijalankan berdasarkan kebiasaan dan tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan memaksimalkan faktor produksi apa adanya. Dalam sistem ini, masalah apa, bagaimana, dan untuk siapa, dijawab dengan adanya adat istiadat atau tradisi turun-temurun.

1) Ciri-ciri Sistem Ekonomi Tradisional

a) Belum adanya pembagian kerja yang jelas.

b) Bergantung pada sektor pertanian (agraris).

c) Ikatan tradisi atau kebiasaan bersifat kekeluargaan sehingga kurang berkembang.

d) Teknologi produksi sangat sederhana.

2) Kelebihan Sistem Ekonomi Tradisonal

a) Memunculkan rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan dari masing-masing individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

b) Pertukaran barang dilakukan secara barter yang lebih dilandasi rasa kejujuran dibandingkan mencari keuntungan.

3) Kelemahan Sistem Ekonomi Tradisional

a) Pola pikir masyarakat umumnya tidak berkembang (statis).

b) Hasil produksi sangat terbatas karena hanya menggantungkan faktor produksi pada alam dan tenaga kerja apa adanya.

2. Sistem Ekonomi Terpusat/Komando

Sistem Ekonomi Terpusat atau komando merupakan sistem yang didalamnya pemerintah memegang peranan paling dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Segala bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dibatasi kebebasannya oleh pemerintah dengan maksud agar kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan pemerintah. Alasannya bisa menyangkut pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat atau kepentingan lain. Negara yang menganut sistem ini antara lain: Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur.

Dalam perekonomian komando pemerintah merupakan pemegang hak atas pengambilan keputusan yang dilakukan secara sentral yang menjawab permasalahan ekonomi utama melalui kepemilikan dan kekuasaan atas sumber daya ekonomi untuk diterapkan kepada seluruh anggota masyarakat.

1) Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Terpusat/Komando

a) Seluruh kegiatan perekonomian dari mulai produksi, distribusi, dan konsumsi serta harga ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan negara.

b) Swasta atau perorangan tidak memiliki hak milik karena tidak diakui oleh pemerintah dan negara, sehingga kebebasan individu atau swasta dalam berusaha tidak ada.

c) Seluruh alat produksi dikuasai oleh negara.

2) Kelebihan Sistem Ekonomi Terpusat/Komando

a) Pemerintah lebih mudah dalam melakukan pengwasan dan pengendalian.

b) Seluruh kegiatan ekonomi dalam negara sepenuhnya dipertanggung jawabkan oleh pemerintah.

c) Kemakmuran masyarakat lebih merata.

d) Perencanaan pembangunan negara lebih cepat terrealisasi.

3) Kekurangan Sistem Ekonomi Terpusat

a) Adanya ketidak bebasan masyarakat dalam daya kreasi sehingga hampir semua inisiatif, inovasi diplopori oleh pemerintah.

b) Menjamurnya pasar gelap akibat adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah.

c) Anggota masyarakat tidak memiliki jaminan terhadap penentuan jenis pekerjaan serta memilihan barang konsumsi yang diinginkan.

d) Pemerintah cenderung bersifat paternalistis (kebapaan), artinya apa yang telah diatur atau ditetapkan oleh pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi.

3. Sistem Ekonomi Pasar/Liberal

Jika sistem ekonomi komando dikendalikan oleh pemerintah, maka lain dengan Sistem Ekonomi Pasar yang menyerahkan tanggungjawab permasalahan ekonomi seluruhnya kepada pasar. Sistem ekonomi pasar/liberal adalah suatu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu atau swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah, atau disebut laissez-faire, yaitu suatu kondisi di mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, Irlandia, Swiss, dan Kanada. Indonesia juga pernah menganut sistem ini pada tahun 1950-an tetapi tidak berlangsung lama.

Sistem ekonomi pasar/liberal pada awalnya dianut oleh Amerika Serikat dan sebagian besar negara liberal dunia, tetapi pada dasarnya secara murni sekarang tidak ada satupun negara yang menganut sistem ekonomi pasar/liberal.

1) Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pasar/Liberal

a) Kebebasan pihak swasta atau masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sangat diakui.

b) Kebebasan memiliki barang modal (barang kapital).

c) Dalam melakukan kegiatan ekonomi dilandasi oleh semangat untuk mendapatkan keuntungan sendiri.

2) Kelebiahn Sistem Ekonomi Pasar/Liberal

a) Kemajuan usaha sangat pesat karena adanya persaingan yang ketat.

b) Kesempatan bagi pihak swasta atau individu lebih luas karena campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi sangat kecil.

c) Produksi barang atau jasa didasarkan atas permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat.

d) Hak milik swasta atau individu diakui oleh negara sehingga mendorong semangat usaha masyarakat.

3) Kekurangan Sistem Ekonomi Pasar/Liberal

a) Terjadinya praktik persaingan tidak sehat antara peodusen, yaitu penindasan atas pihak yang lemah.

b) Adanya persaingan yang tidak sehat dapat menimbulkan monopoli yang akan merugikan masyarakat.

c) Timbulnya praktik tidak jujur karena didasari mengejar keuntungan yang besar sehingga kepentingan umum tidak dihiraukan.

4. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem Ekonomi Campuran adalah suatu sistem ekonomi di mana pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi tetapi tetap terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menghindari praktik monopoli sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh swasta atau masyarakat. Keterlibatan pemerintah tersebut dalam bentuk:

a) Membuat peraturan dan perundang-undangan yang mengatur serta mengawasi kegiatan ekonomi di masyarakat.

b) Mendirikan perusahaan negara yang kegiatannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak.

c) Menetapkan berbagai kebijakan dalam bidang perekonomian.

Harus disadari bahwa saat ini tidak ada satupun negara yang secara tegas menganut suatu sistem ekonomi, kecenderungan saat ini adalah adanya sestem ekonomi campuaran (mixed economy) yaitu mengambil sebagian unsur-unsur sistem ekonomi lain. Hal ini didasari kesadaran saling ketergantungan antar negara dan adanya pengaruh global.

1) Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Campuran

a) Pada bidang-bidang yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dikuasai sepenuhnya oleh negara sedangkan bagi pihak swasta atau individu dibatasi.

b) Mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar merupakan campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi.

c) Hak milik perorangan diakui tetapi dalam kegiatannya tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat.

2) Kelebihan Sistem Ekonomi Campuran

a) Sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah bertujuan untuk kepentingan umum.

b) Hak individu atau swasta diakui dengan jelas.

c) Harga relatif lebih mudah diawasi dan dikendalikan.

3) Kekurangan Sistem Ekonomi Campuran

a) Perananan pemerintah lebih besar dibandingkan dengan swasta atau individu.

b) Tumbuhnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintah.

5. Sistem Ekonomi Pancasila

Dua sistem ekonomi yang pernah dilaksanakan oleh Indonesia adalah sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Pada tiap jenis sistem ekonomi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan inilah yang akhirnya menyadarkan bangsa Indonesia bahwa sistem ekonomi yang paling sesuai dengan kehidupan rakyat indonesia adalah sistem ekonomi pancasila.

Menurut Mubyarto sistem ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi yang digali dan dikembangkan berdasarkan ekonomi rakyat indonesia yang menjadikan sistem ekonomi ini sangat khas (berjati diri) Indonesia. Ekonomi pancasila bertumpu pada kombinasi antara gagasan normatif serta fakta empirik yang telah dirumuskan oleh bangsa Indonesia yang diwujudkan pada sila-sila dalam pancasila, pembukaan UUD 1945, dan pasal-pasal (ekonomi) UUD 1945, yaitu pasal 27, 33, dan 34.

Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang mengacu pada sila-sila dalam Pancasila yang tercantum dalam lima landasan ekonomi, yaitu ekonomi moralistik (ber-Ketuhanan), ekonomi kemanusiaan, nasionalisme ekonomi dan demokrasi ekonomi (ekonomi kerakyatan), yang diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu menurut Boediono dalam bukunya Ekonomi Pancasila yang mengkaji mengenai masalah pengendalian makro dalam ekonomi Pancasila. Permasalahan makro di sini dibatasi pada permasalahan makro jangka pendek, yaitu inflasi, pengangguran, dan ketimpangan neraca pembayaran.

Terdapat lima ciri dari sistem ekonomi pancasila yang memiliki kaitan langsung dengan masalah ekonomi makro serta cara pengendaliannya, kelima ciri khas tersebut yaitu.

a) Peranan dominan dari koperasi, perusahaan negara dan perusahaan swasta dalam kegiatan ekonomi.

b) Sistem ekonomi pancasila memandang manusia secara utuh, manusia bukan ‘economic man’ tetapi juga merupakan ‘social and religious man’. Sifat manusia sebagai social and religious man ini menjadi motor penggerak kegiatan duniawi (ekonomi).

c) Adanya kecenderungan sosial yang kuat ke arah kesamaan derajat atau kemerataan sosial.

d) Pembentukan perekonomian nasional yang tangguh merupakan prioritas utama dalam sistem ekonomi pancasila. Konsep pembentukan perekonomian nasional dapat ditafsirkan sebagai pemupukkan ketahanan nasional dan memberi prioritas utama pada kepentingan nasional agar dapat mencapai suatu perekonomian yang mandiri, tangguh dan terhormat ditingkat internasional dan yang didasarkan atas solidaritas dan keselarasan dalam negeri.

e) Pada sistem ekonomi pancasila pengendalian sistem desentralisasi pada pelaksanaan kegiatan ekonomi, diimbangi oleh perencanaan yang kuat sebagai pedoman bagi perkembangan ekonomi yang tercerminkan dalam cita-cita koperasi.

Dari ciri-ciri sistem ekonomi pancasila tersebut Boediono kemudian menarik implikasi bagi permasalahan dan pengendalian makro lalu menyimpulkan bahwa inflasi masih mungkin timbul karena ciri desentralisasi yang dalam ekonomi pancasila. Namun berbeda dengan sistem ekonomi lain, dalam sistem ekonomi ancasila terdapat kestabilan ekonomi yang lebih baik karena adanya keempat ciri lain.

Dalam ekonomi Pancasila, patriotisme, dan tindakan lain yang biasanya dianggap bukan sebagai instrumen kebijakan ekonomi, bisa berperan sangat penting pada pengendalian ekonomi makro. Para pelaku ekonomi dalam perekonomian ini lebih tanggap terhadap hal semacam ini dibanding dengan para pelaku ekonomi yang dilandaskan pada materialisme semata.

6. Sistem Ekonomi Syariah

Sistem Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang berpedoman pada nilai dan norma islam yang diambil dari Al quran dan Al sunnah guna mencapai keberkahan dan kemakmuran bersama yang berlandaskan pada ketakwaan pada Allah SWT.

Sistem ekonomi syariah diharapkan dapat memecahkan masalah ekonomi yang melanda dunia sebagai mana telah dibuktikan kemampuannya di Indonesia dengan tidak goyahnya Bank Muamalat Indonesia dan lembaga keuangan lain yang berlandaskan pada syariat Islam dalam menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai sekarang. Di samping itu, ekonomi syariah sebagai suatu sistem yang merupakan cabang ilmu pengetahuan yang didasari oleh ajaran Islam.

6 Macam Sistem Ekonomi